Advokasi Pemda Dalam Percepatan Partisipasi Pendidikan Melalui Penanganan Anak Tidak Sekolah

Advokasi Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Partisipasi Pendidikan Melalui Penanganan Anak Tidak sekolah.

Banjarnegara - Pemerintah tengah serus dalam menangani anak tidak sekolah ( ATS )khususnya di kabupaten Banjarnegara yang jumlahnya cukup banyak mencapaiangka 5729 Anak. Dalam Upaya untuk memecahkan permasalahan dan kendala yang di hadapi dalam penanganan ATS , Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga ( Dindikpora ) , Baperlitbang dan Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan ( BBPMP ) beserta Sejumlah kepala sekolah dan Desa mengadakan rapat dan diskusi .

Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banjarnegara Noviyanto Kusumawijaya AP. yang hadir dalam kegiatan menyampaikan ada banyak tantangan untuk menyelesaikan anak tidak sekolah namun demikian Dindikpora tetap bekerja keras dan berjuang agar anak anak bisa kembali ke sekolah. " banyak sekali permasalahan anak tidak sekolah setelah kami turun dan bujuk anak anak , mulai dari hilangnya minat belajar , kendala medan lokasi yang jauh , hingga masalah ekonomi , namun demikian kami akan hadir mengembalikan anak ke sekolah formal ataupun non formal PKBM atau SKB". Jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banjarnegara.

Menanggapi Aksi yang sudah dilakukan oleh Dindikpora dan tim penanganan ATS Kabupaten Banjarnegara , BBPMP melalui Wali Wilayah Banjarnegara Dra. Febri Hartanti Purbaningrum, M.Pd.menyampaikan semua harus ikut peduli bekerja sama untuk menangani masalah anak tidak sekolah ini " Kami harap semua mulai dari Desa , guru hingga ke pusat harus bersama sama bisa bekerja sama untuk bisa menangani ATS ini , karena jika berjalan sendiri sendiri tanpa kordinasi akan terjadi kekeliruan komunikasi ". jalas Wali Wilayah Banjarnegara.

Sementara terkait adanya anggaran dalam penanganan anak tidak sekolah ATS , Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) kab Banjarnegara melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Fajar Anggun Savitri berharap jika memang ada anggaran dalam penanganan misalkan dari PKBM atau pendidikan NON formal terkait penanganan ini bisa di sampaikan atau di laporkan ke kami. "Kami harap semua bisa aktif dan berperan termasuk tingkat desa dan jika ada muncul anggaran dalam penanganan ats silahkan buat rinciannya dan sampaikan ke kami " Jelas Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.

Aksi penanganan ATS oleh tim dilakukan bersama UNICEF dengan turun ke 4 desa lokus penaganan ats dengan jumlah terbanyak , tim memberikan sosialisasi kepada desa dan menemui orang tua bersama anak tidak sekolah, untuk memberikan pengertian pentingan pendidikan saat ini.