INFORMASI TUNJANGAN FUNGSIONAL/INSENTIF PUSAT DANA APBN TAHUN 2017
  1. Pengertian

Tunjangan fungsional  atau insentif pusat bagi guru bukan PNS adalah pemberian penghargaan dalam bentuk honor kepada Guru Bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Masyarakat dan melaksanakan tugas secara terus -menerus.

B. Kriteria Penerima

Kriteria guru penerima insentif sebagai berikut:

  1. Terdaftar dalam DAPODIK yang sudah valid
  2. Belum memiliki sertifikat pendidik
  3. Memiliki NUPTK
  4. Mengajar 24 jam tatap muka perminggu
  5. Masa kerja minimal 10 tahun secara terus-menerus dan belum mencapai batas usia pensiun (60 tahun )
  6. Pendidikan S1/D IV linier pada jenjang sekolah

C. Penerima Tunjangan Fungsional

Guru Bukan PNS yang memenuhi persyaratan menerima tunjangan/insentif pusat secara nasional dilakukan ranking masa kerja sesuai kuota nasional.  Tunjangan langsung ditransfer ke rekening  penerima oleh Bank yang ditunjuk dengan nomor rekening yang telah disiapkankan oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Dana Transfer Pusat)

 D. Kesimpulan

  1. Tidak semua guru Non PNS menerima Tunjangan Fungsional/Insentif Pusat melalui APBN
  2. Masa kerja minimal 10 tahun secara terus menerus dan belum mencapai usia pensiun
  3. Adanya kuota nasional sehingga meskipun memenuhi persyaratan dilakukan ranking secara nasional
  4. Harus sinkronisasi DAPODIK yang valid dan tepat waktu, apa bila masa kerja lebih lama dan memenuhi syarat,  akan tetapi saat pengambilan data DAPODIK tidak valid atau sinkronisasi terlambat ada kemungkinan tidak terdaftar dalam penerimaan tunjangan
  5. Tunjangan fungsional diberikan kepada Guru Bukan PNS tanpa status dalam K2A/K2B atau Non Kategori.

E. Lain-Lain

  1. Pada setiap awal semester berjalan sekolah segera melalukan input data melalui DAPODIK dan pastikan valid serta tidak terlambat pengambilan data oleh Kementerian
  2. Sejak Agustus 2014 aplikasi NUPTK bagi Guru Bukan PNS di sekolah negeri sudah tertutup.
  3. Kewenangan Dindikpora Kab/Kota melakukan verifikasi kebenaran data dan tidak dapat menambah kuota sebagaimana yang telah ditetapkan Kementerian.

Demikian informasi terkait dengan tunjangan fungsional/insentif pusat untuk  dapat digunakan sebagai acuan dan pemahaman   serta kepada seluruh pihak untuk dapat menginformasikan kepada Guru Bukan PNS